Mardani: Harusnya Jokowi Tolak Acara Relawan di GBK kecuali Mau 3 Periode

Ketua DPP PKS, Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera. Foto: Dok. Istimewa

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden Jokowi seharusnya menolak hadir di acara relawan Nusantara Bersatu di GBK yang dihadiri Presiden Jokowi pada Sabtu (29/11) lalu. Acara ini dikritik sejumlah pihak karena diduga melebihi kapasitas, menghasilkan berton-ton sampah, hingga diisi oleh massa bayaran.

Mardani khawatir, kehadiran Jokowi dapat membuat acara serupa akan terus diadakan di masa depan.

"Bayangkan 100 ribu orang lebih yang hadir, berapa biayanya? Untuk apa kegiatan seperti itu, dihadiri presiden. Kehadiran Pak Jokowi itu kan seperti cap stempel bahwa gerakan ini gerakan yang boleh, legal, dan baik untuk negeri," kata Mardani di Gedung DPR Senayan, Selasa (29/11).

"Presiden itu kepala negara lho, gerakan-gerakan yang membuat negara ini turun kelas harusnya ditolak sama presiden," imbuh dia.

Mardani mengakui bahwa hak semua pihak untuk berkumpul dan berserikat. Tetapi ia berpendapat, Jokowi seharusnya fokus melaksanakan tugas negara mendekati Pilpres 2024.

Ia pun menyindir Jokowi jangan-jangan punya maksud lain hadir di acara relawan, yakni mendukung gerakan presiden 3 periode.

"Pak Jokowi kan mau apa lagi, kan sudah selesai. Tugasnya beliau 10 tahun menjadi presiden, itu kalau dia husnul khotimah, adalah kontribusi terbesar beliau. Jangan dicoreng dengan kegiatan relawan seperti ini," kata Mardani.

"Kecuali beliau mau tiga periode gitu, dan itu salah secara konstitusi," tambahnya.

Mardani pun setuju dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai agar relawan tak membangun sebaiknya ditinggalkan Jokowi.

"Jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk, fokus melaksanakan tugas sebagai presiden dan kepala negara. Saya setuju [dengan Pak Hasto]," pungkasnya.

Jokowi sebelumnya pernah menegaskan tak akan maju untuk periode ketiga. Hal itu, salah satunya ia tegaskan saat memberikan sambutan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia I di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (28/8).

"Konstitusi tidak membolehkan. Sudah jelas itu. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," ucap Jokowi.